Jakarta,BeritaRayaOnline,- Tim Kementerian Pertanian. Rabu, 20 April 2016, menurunkan tim yg dipimpin oleh Ani Andayani selaku Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Pertanian dan Prof Budi Indra Setiawan selaku Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur untuk melihat dan memastikan kemampuan aliran air Waduk Jatigede dalam mensuplai kebutuhan air bagi petani, mulai aliran ke Bendung Rentang di Majalengka yg merupakan pintu gerbang pembagian air bagi irigasi lahan pertanian dan suplesi ke sungai Cimanuk bagi kawasan pangan di Kab Majalengka. Cirebon dan Indramayu.
Ani menjelaskan memahami manajemen air irigasi yg bersumber dari Waduk Jatigede sangat penting dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kekeringan di saat musim kemarau. Seperti yg telah dijelaskan oleh Konsultan Supervisi Waduk Jatigede, kini telah dirancang tata kelola air irigasi sekunder di bendung yang sedang dilakukan modernisasi di dua lokasi (waladan dan rambatan) dan rehab di Bendung Rentang.
Hal ini sangat penting mengingat saat petani akan memasuki musim tanam 2 (MT II) yaitu periode Mei hingga Agustus 2016 dimana pada periode ini Waduk Jatigede akan mengalirkan air pada debit antara 21,47 m3/detik hingga 116,89 m3/det , sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan debit air bisa mencapai 64 % hingga 100 %.
Selain itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk dan Cisanggarung, Kementerian PUPR akan melakukan sistem buka ntutup pada pintu irigasi melalui ‘Bendung Rentang’ selama 12 jam yakni mulai 1 April 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 atau selama 5 bulan dimana saat Ani berkunjung ke Bendung Rentang mendapatkan penjelasan bhw bila air dari Jatigede kini mengalir 60 m3/detik yang sampai di bendung Rentang sekitar 50 m3/detik atau sekitar 16% kehilangan.
Bendung Rentang menerapkan pelayanan irigasi selama 24 jam selama 4 bulan, namun karena saat ini sedang dilakukan modernisasi di bendung tsb maka meskipun air Jatigede cukup tetapi tidak akan sampai ke petani karena terhalang belum siapnya proses modernisasi Bendung Rentang.
Manajemen tata kelola air penting untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya padi, Kementan menekankan perlunya sistem tata kelola air yang kolaboratif dan terpadu antara Kementerian LHK , KemenPUPR dan Kementan. Kolaborasi ini juga perlu didukung segenap unsur/pihak-pihak terkait baik termasuk petani dan masyarakat selaku pengguna air dan juga TNI-AD beserta aparatur setempat selaku pembina dalam mengawasi penggunaan air sehingga tidak terjadi kebocoran aliran air irigasi yg seharusnya sampai ke sawah-sawah petani.
Efisiensi pemanfaatan air irigasi sangat ditentukan oleh dedikasi petani utk memahami jumlah tertentu air terbaik utk produksi tanamannya. Berdasarkan data yg dirilis oleh Badan Litbang Kementerian PUPR bahwa untuk menghasilkan 1 ton beras di Indonesia saat ini diperlukan air sebanyak 2500 m3,.
Sedangkan di negara-negara produsen beras seperti Vietnam dan Thailand cukup dengan 1600 m3 air. Hal ini perlu diantisipasi dengan penerapan sistem irigasi yg tepat dan efisien, terlebih saat ini telah banyak varietas benih unggul dan teknologi budidaya padi yg dihasilkan oleh Badan Litbang Kementan yg lebih efisien dalam penggunaan air tambah Ani.
Menghitung kecukupan air bagi Budidaya padi sawah, padi gogo, atau padi gogo rancah atau jenis tanaman pangan lainnya menjadi aspek penting yg perlu diteliti lebih lanjut dan disosialisasikan kpd petani.
Adopsi hasil litbang kementan akan lebih mudah disosialisasikan bila disajikan dalam bahasa petani dan dilakukan secara tekun.
Ani mengungkapkan, tata kelola air harus ditinjau pula dari ketersediaan air irigasinya dimana destinasi akhir pemanfaat air di suatu daerah, semisal penggunaan sumber air suplemem dimana jika aliran air dari waduk atau dari bendung belum sampai atau karena pergeseran musim hujan dan air kurang maka pembuatan sumur air dangkal dg geolistrik utk sumber air suplemen secara persis adalah merupakan opsi solusinya seperti yang telah dilakukan di Desa Rancahan dan Desa Kedokan Gabus Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu.(**/press release humas dan ip kementerian pertanian/lasman simanjuntak)