Spread the love

20160319_101338Jakarta,BeritaRayaOnline,-Pencapaian kedaulatan pangan untuk 250 juta jiwa penduduk Indonesia tentu dihadapkan pada permasalahan yang sangat komplek. Sistem kedaulatan pangan harus diurai satu persatu mulai dari subsistim produksi, distribusi dan konsumsi.Ketiga subsistem tersebut harus berjalan sinergi yang sudah barang tentu akan melibatkan koordinasi antar sektor.

“Hal tersebutlah yang saat ini sedang Kementerian Pertanian upayakan dengan menggalang peningkatan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai sektor,” jelas Agung Hendriadi, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik (IP) Kementerian Pertanian kepada BeritaRayaOnline di Jakarta, Senin (21/3/2016).

Sebagai contoh adalah yang minggu lalu secara serentak “panen, serap gabah dan stabilkan harga” dilaksanakan bersama institusi terkait di beberapa propinsi.

“Upaya tersebut tidak perlu dipandang sebagai aktivitas yg terkait dengan politisasi kedaulatan pangan,” ucapnya.

Kompleksitas pencapaian kedaulatan pangan dan keterbatasan sumber daya, tentu akan memaksa Pemerintah dalam upayanya mewujudkan kedaulatan pangan sudah pasti menyusun prioritas.

Komoditas yang strategis, secara agronomis mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif baik di pasar lokal maupun global (penghasil devisa) dan menguasai hajad hidup orang banyak tentu akan dipilih untuk bisa mengungkit pencapaian kedaulatan pangan.

Prioritasi  ini tidak perlu dipandang sebagai kendala politik kedaulatan pangan, seperti diulas Andreas (republika.co.id /21/3/2016).

 

Melalui berbagai pertimbangan tersebut diatas, sebelas komoditas strategis telah ditetapkan secara intensif akan digarap Kementan sampai dengan 2019, yaitu padi, jagung, kedele, daging sapi, gula, bawang merah, cabe, kelapa sawit, karet, kopi dan kakao. Dalam hal ini, masayarakat perlu memahami, bukqn berarti komoditas lain dilupakan, tetap digarap namun belum termasuk komoditas prioritas.

Apa yang terjadi saat ini dengan maraknya kegiatan hulu hilir dan pemberitaan komoditas strategis beras, sama sekali tidak berhubungan dengan politisasi komoditas. Kementan mengambil komoditi beras sebagai contoh dalam penanganan hulu hilir secara komprehensif mulai dari produksi sampai ke distribusi.

Keberhasilan menangani beras hulu hilir yang goalnya terkendalinya harga di petani dan terjaminnya ketersediaan di tingkat konsumen dengan harga wajar, tentu akan ditularkan untuk menangani komoditas lainnya dengan mempertimbangkan permasalahan baik yang umum maupun spesifik per komoditas.

Diversifikasi pangan melalui pengembangan komoditas lokal lainnya dan teknologi pengolahan (misalnya MOCAF) tetap menjadi bagian penting dalam pencapaian kedaulatan pangan jangka panjang sebagai upaya untuk mengurangi besarnya konsumsi beras dan substitusi impor produk tertentu.

Kita semua meyakini bahwa sejalan dengan meningkanya indek pembangunan manusia Indonesia, konsumsi pangan pokok beras akan gradually menurun dan beralih pada meningkatnya konsumsi pada komoditas lainnya.(**/press release humas kementerian pertanian/lasman simanjuntak)

 

 

Tinggalkan Balasan