Spread the love
Kepala Biro Humas dan IP Kementerian Pertanian Dr.Ir.Agung Hendriadi,M.Eng (Foto: Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)
Kepala Biro Humas dan IP Kementerian Pertanian Dr.Ir.Agung Hendriadi,M.Eng (Foto: Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Jakarta, BeritaRayaOnline,-Perbaikan produktivitas dan manajemen distribusi produksi adalah dua hal yang harus ditangani Kementan dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan impor jagung dan mensejahterakan petaninya.

“Produktivitas digenjot, serapan produksi dan distribusi ditangani dengan baik pada harga wajar adalah semangat lahirnya Permentan 57/2015, tentang pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan ke dan dari wilayah Indonesia,” jelas Dr.Ir.Agung Hendriadi, M.Eng, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian kepada BeritaRayaOnline di Jakarta, Kamis siang (14/7/2016).

Sejalan dengan semangat tersebut, secara nasional, berkah bagi kita, Angka Ramalan Tetap (ATAP) 2015 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 produksi jagung nasional meningkat 0,60 juta ton atau meningkat sebesar 3,18% dibandingkan tahun 2014.

Kenaikan produksi ini lebih ditopang karena adanya kenaikan produktivitas sebesar 2,24 kwintal/hektanr, walaupun ada pengurangan luas panen 49,65 ribu hektar. Kebenaran angka produksi yang dirilis oleh BPS terbukti dengan berkurangnya impor jagung tahun 2015 turun 47% disbanding tahun 2014.

Bahkan, jika semua program peningkatan produksi 2016 terlaksana dengan baik, Kementan memprediksi total produksi 2016 akan mencapai  21,53 juta ton pipilan kering.

Sejak awal tahun 2016, berbagai langkah yang diambil oleh Kementan untuk pencapaian peningkatan produksi  tersebut,  diantaranya, pada sisi produksi,  adalah mendorong penggunaan benih jagung hibrida yang telah dibuktikan mampu meningkatkan provitas mencapai  7-8 to/ha.

Untuk meningkatkan efisiensi produksi, Kementan telah meluncurkan bantuan alat dan mesin mesin pertanian, baik alat tanam maupun panen (corn picker). Melalui pemanfaatan alsintan tersebut, biaya produksi dapat ditekan hingga 20-30% dibanding manual.

Pada sisi pasca panen dan pasar, berbagai uapaya penanganan pasca panen, termasuk fasilitasi pemipil, pengering dan silo pada tingkat Gapoktan telah direncanakan. Basis penanganan pasca panen pada tingkat Gapoktan telah direncanakan dengan baik terkait manajemen dan kapasitas tampungnya.

Untuk peningkatan serapan produksi  nasional difokuskan pada upaya meningkatkan serapan jagung pipilan pada industri pakan, dengan target 100% kebutuhan industri pakan harus dapat dipasok oleh jagung lokal. Dengan harga pembelian berkisar Rp 3150/kg jagung pipilan.

Berkaitan dengan peningkatan produksi jagung yang mencapai 19,61 juta ton tahun 2015, Ketua KTNA Winarno Tohir   menyatakan  ini adalah indikasi kemampuan nasional untuk menyediakan jagung untuk pasokan industri pakan ternak nasional semakin bagus.

Untuk itu, kita mendorong semua industri pakan nasional meningkatkan volume serapan jagung nasional. Akan sangat ironis kalau produksi jagung nasional cukup, sementara serapan jagung nasional oleh industri pakan nasional tidak lebih dari 50%, dan sisanya mengandalkan impor,” ucapnya.

Sementara,  diyakini pula oleh industri pakan nasional bahwa jagung nasional kualitasnya lebih bagus disbanding impor.

Untuk mewujudkan keinginan Ketua KTNA tersebut, langkah yang paling tepat untuk diterapkankan adalah mendorong contract farming antara Gapoktan dan industri pakan. Lingkup  contract farming ini, jangan hanya  terbatas pada pembelian jagung oleh industri pakan dengan harga yang wajar (Rp. 3150/kg pipilan kering) ,tetapi juga pembinaan produksi dan pasca panen oleh industri agar dihasilkan jagung pipilan yang memenuhi standar kebutuhan pakan.

“Hal ini sangat mungkin dilakukan, karena kontrak antar industri pakan dan peternak sampai saat ini mencapai 80%, sedangkan kontrak industri  pakan dengan petani jagung baru 1.3% (Indef, 2016),” kata Dr.Ir.Agung Hendriadi, M.Eng.

Melalui langkah ini, diharapkan rantai pasok distribusi dari petani ke konsumen dapat dipangkas dan harga dapat ditetapkan secara wajar sebagai upaya untuk mensejahterakan petani jagung, mengurangi ketergantungan jagung impor dan mewujudkan kedaulatan jagung nasional dimana konsumen (industri pakan) mendapatkan kemudahan mengakses jagung produksi nasional. Inilah ujud nyata implementasi Permentan 57/2015.(Bro-1)

Editor   : Pulo Lasman Simanjuntak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan