Spread the love

dirjenJakarta, BeritaRayaOnline,-Adanya penghematan anggaran APBN dalam program perumahan secara tidak langsung akan mempengaruhi target pembangunan perumahan untuk masyarakat dalam Program Satu Juta Rumah. Namun demikian, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus melanjutkan program penyediaan perumahan bagi masyarakat dengan melibatkan peran serta dari para pemangku kepentingan bidang perumahan lainnya mulai dari pengembang, pengusaha serta masyarakat itu sendiri.

“Penghematan anggaran perumahan sebagai bagian dari penghematan dalam APBN pasti ada pengaruhnya dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah. Ya target pembangunan rumah yang dibiayai APBN mengalami sedikit penurunan,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Lebih Lanjut, Syarif menerangkan, penurunan target hampir terjadi di setiap program Direktorat yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Namun demikian, pemerintah tetap mengupayakan agar pembangunan perumahan khususnya Program Satu Juta Rumah untuk masyarakat Indonesia tetap berjalan mengingat kebutuhan rumah yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Dari total target pembangunan yang dibiayai APBN dari total 112.992 unit ada penurunan sedikit menjadi 110.574 unit,” terangnya.

Meskipun tahun ini ada penghematan anggaran, Syarif menuturkan, pihaknya tetap optimis Program Satu Juta Rumah tetap dapat dilaksanakan pada tahun ini. Dirinya juga berharap tahun depan anggaran perumahan bisa lebih ditingkatkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah masyarakat.

“Tahun ini mungkin hanya ada  beberapa penundaan saja dalam program satu juta rumah.  Tapi kami berjanji program tersebut akan tetap dilanjutkan.  Semoga tahun depan anggarannya bisa  lebih besar lagi,” harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mengusulkan penghematan pemotongan belanja sebesar Rp 355,3 Milyar dalam pagu APBN-P 2016 ini. Pemotongan belanja dilaksanakan dengan melakukan pemblokiran mandiri (self blocking) pada satuan-satuan kerja (Satker) di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan.

Perubahan anggaran pada APBN-P 2016 menjadi dasar penghematan dan penambahan anggaran dalam rangka pembangunan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan kegiatan olahraga Asian Games 2018 mendatang. Jadi meski ada penghematan anggaran, Ditjen Penyediaan Perumahan juga memperoleh penambahan anggaran yang cukup signifikan.

“Pagu awal anggaran yang dikelola oleh Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp 7,697 Triliun dan dilakukan penghematan Rp 355,3 Milyar. Namun dalam rangka mendukung Asian Games 2018 kami mendapat tambahan anggaran Rp 800 Milyar. Jadi total pagu akhir yang kami kelola jumlahnya Rp 8,12 Triliun,” ujarnya. (**/Bro-1 )

Editor      : Pulo Lasman Simanjuntak

 

 

Tinggalkan Balasan