Spread the love

Jakarta, BeritaRayaOnline,- Pemerintah diminta agar mendorong pengembangan industri baja lokal dengan menyetop masuknya baja impor.

“Disatu sisi, pemerintah juga harus membangun industri baja nasional yang lebih kompetitif,”  ujar Herman Khaeron, Anggota DPR RI Komisi VI pada acara Kaleisdoskop Ketahanan Industri Baja Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur dan Industri Manufaktur di Jakarta, Kamis siang (8/12/2022) bersama Forum Wartawan PUPR (Forwapu). Ikut juga hadir Rizal Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan moderator Budi Nugraha (Hr.Suara Merdeka/JakartaSuaraMerdeka.com).

Dikatakannya lagi,  Indonesia menjadi negara pengimpor baja tertinggi dari anggota G20 atau sekitar 35-40%.

“Untuk itu, pemerintah harus mempersiapkan industri baja ini mampu bersaing dan mandiri.Kita ini masih pengimpor baja tertinggi diantara negara G20. Jadi perlunya industri yang memiliki keunggulan komparatif,” ujarnya.

Ia menceritakan, bahwa di salah satu PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terdapat perusahaan produsen. Baja dan disekitarnya pamasok material baja.

Setelah bersinergi, sehingga melakukan ekspor. “Jadi industri itu harus lebih kompetitif,” selanya.

Disisi produksi baja, lanjut Herman Khaeron, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Hanya saja, masih banyak faktor agar para pengguna baja tersebut mampu beralih ke produsen lokal.

“Seperti di Krakatu Steel, diakui tidak mampu memenuhi semua kebutuhan, karena ada keterbatasan salah satunya teknologi,” tegasnya.

Meski begitu, untuk mendorong pemanfaatan baja domestic, Herman mengapresiasi seperti Kementerian PUPR yang telah membentuk standar atau SNI dan melakukan pengetatan penggunaan produk impor.

“Utilisasi industri baja kita ini, masih sekitar 54% dan import masih sekitar 35-40%, sesungguhnya mampu,”terangnya.

Menurutnya, sekarang ini lebih gampang import dengan hitung-hitungan sederhana dan lebih kompetitif.

“Padahal kita ada SDA yang cukup, produksi juga mampu dan kalau pilihan import tak butuh pabrik, dan tenaga kerja. Ini penting untuk kelangsungan industri baja ke depan,” kilahnya.

“Industri baja kita sudah cukup mampu, setop itu baja impor,” katanya lagi.

Sementara itu Kimron Manik, Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR mengatakan, perlunya keberpihakan stakeholders.

Terutama industri baja domestik sebenarnya butuh kepastian pasar baja secara nasional.

Jadi yang penting, kepastian pasar yang didapat dari informasi kebutuhan proyek hingga muncul RAB (rencana anggaran dan biaya) dan HPS (harga satuan).

“Tentu ini menjadi kendala. Bagi PUPR sebenarnya rincian ini, sudah dikunci, untuk pemanfaatan lokal,” pungkasnya. (**/Bro-1)

Editor : Lasman Simanjuntak

Tinggalkan Balasan