Spread the love

IMG-20160619-WA0003Jakarta,BeritaRayaOnline,-Direktur Nawacita Watch Bidang Kajian Pembangunan Maritim, Irman Syahlan mengecam langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mengeluarkan Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) atau impor kepada para pelaku usaha industri perikanan. Pada Januari hingga Maret 201,6 IPHP ini berjumlah 29.035 ton dengan realisasi impor sebesar 11.460 ton.

“Langkah ini mematikan para nelayan lokal dan mencerminkan pemerintah gagal mengelola kekayaan maritim yang kaya akan sumberdaya perikanannya,” kata Irman saat diskusi bertajuk Peran Negara Meningkatkan Ekonomi Nelayan Melalui Kekayaan Maritim di Jakarta, Minggu (19/6/2016).

IMG-20160619-WA00040Menurut Irman, potensi perikanan dalam negeri sangat melimpah. Namun, adanya kekurangan produksi atau stok ikan dalam negeri ini, karena pemerintah dalam hal ini KKP mengeluarkan kebijakan yang kurang berpihak pada nelayan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan pengoperasian nelayan.

Untuk itu, Irman meminta kepada KKP agar sebelum mengeluarkan kebijakan atau program, harus terlebih dahulu melakukan survei terhadap pengoperasian alat tangkap, sehingga alat tangkap yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman nelayan lokal. KKP pun harus menambah volume dan jenis alat tangkap yang diproduksi dalam negeri karena mudah dioperasikan nelayan.

“Fakta di lapangan, alat tangkap yang diberikan KKP banyak yang mangkrak di nelayan, karena mereka tidak paham sistem pengoperasiannya. Inilah yang menyebabkan produksi ikan kita tidak melebihi kebutuhan,” tegas Irman.

Sementara itu, dalam diskusi, di Menteng, Jakarta, Sabtu (18/6/2016), Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria mengatakan Kebijakan pemerintah yang memberikan izin impor untuk sejumlah jenis ikan, dianggap sebagai solusi jangka pendek dan tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Impor ini solusi jangka pendek, jangan sampai mendorong ketergantungan dan menciderai harga pasar. Keran impor harus dibatasi dengan syarat dan kondisi khusus yang memprioritaskan produksi ikan dalam negeri,” ujar Arif.

Untuk mengatasi problem impor ikan, Arif mengatakan dibutuhkan solusi percepatan sistem logistik ikan dan rantai dingin. Ada kebutuhan membangun cold storage berantai untuk menyimpan suplai ikan dalam negeri.

“Misal di timur Indonesia over supply, bisa disimpan dulu nanti kalau ada daerah yang kekurangan didistribusikan, semacam bulog perikanan,” katanya.

Berdasarkan data dari KKP, hingga April 2016, IPHP telah diberikan kepada 167 perusahaan importir. Yakni, industri pengalengan (27,25 persen), re-ekspor (45,33 persen), pemindangan (17,66 persen), fortifikasi (0,41 persen), horeka dan pasar modern (6,46 persen), kemudian umpan (2,90 persen).(*/Bro-1)

Editor  : Pulo Lasman Simanjuntak

Tinggalkan Balasan