Jakarta,BeritaRayaOnline,-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hari ini pihaknya menandatangani dua Mou yaitu dengan TNI dan 15 Perguruan Tinggi.
“PU tak bisa kerja sendirian .Pertama, deregulasi, untuk bisnis.Ada 42 ribu aturan, dicanangkan Presiden tahun ini yakni 50 persen dihapus.Kita bisa bikin pagar tinggi,tetapi bisa diloncati.Pengurusan IMB yang selama ini susah, sekarang tiga hari harus keluar.Deregulasi sedang kita lakukan,” katanya saat memberikan kata sambutan pada acara penandatanganan nota kesepahaman bersama (Mou) antara Kementerian PUPR dengan 15 perguruan tinggi di Jakarta, Senin siang (21/3/2016).
Kedua, lanjut Menteri PUPR, pembangunan infrastruktur ini menjadi fokus Kementerian PUPR . Untuk daya saing masih rendah, bahkan infrastruktur masih jauh tertinggal.
“di Tiongkok panjang jalan tol sudah mencapai 60 ribu kilometer, dan per tahun dibangun 4 ribu sampai 5 ribu kilometer jalan tol. Sedangkan di Indonesia baru 840 kilometer sejak dibangunnya jalan tol Jagorawi,” ujarnya.
Oleh karena itu lanjut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, untuk bisa bersaing agar infrastruktur dipercepat, pasti dibutuhkan “manusia-nya”, bukan sumber daya manusia (SDM)-nya.
“Sebab kalau ‘manusianya’ pasti bapak dan ibu yang hadir di sini akan ikut bertanggungjawab khususnya untuk profesional infratsruktur ke depan. Menciptakan ‘manusia’ yang profesional di bidang infrastruktur.Kementerian PUPR ditugaskan membangun 49 waduk, tetapi orang yang punya sertifikat bendungan telah habis. Maka Sabtu dan Minggu, tak perlu libur. Akhirnya dapat orang yang memiliki sertifikat bendungan untuk bisa ikut tender. Namun, ini bukan sekedar sertifikat-sertifikatan lho ,” katanya seraya menambahkan pesan kepada para rektor perguruan tinggi yang hadir untuk menitip anak-anak yang ikut pendidikan dinas- tak sekedar dididik- tetapi kelak punya akhlak yang baik.
Mengenai kerjasama Kementerian PUPR dengan 15 perguruan tinggi, Basuki Hadimuljono menjelaskan kerjasama yang telah dilakukan dengan perguruan tinggi mitra meliputi penyelenggaraan kedinasan. Kementerian PUPR ingin memperluas ruang lingkup kerjasama ini yang meliputi bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR.
Selanjutnya untuk bidang pendidikan perlu disinergikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh internal unit kerja di Kementerian PUPR dan juga dari dunia akademik sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat bagi pembangunan infratsruktur PUPR.
Untuk bidang pengabdian masyarakat yang terkait dengan pembangunan infratsruktur perlu dikembangkan melalui program kerjasama ini termasuk corporate social responsibility (CSR) dari lingkungan kementerian pupr.
Sementara itu Anita Firmanti, Kepala BPSDM Kementerian PUPR menjelaskan sebanyak 536 peserta mengikuti studi untuk tingkat master, dan 56 peserta untuk program D3dari Kementerian PUPR dan daerah.
“Kami minta dukungan Pak Menteri bagi pegawai yang sudah lama mengabdi, tetapi belum diangkat jadi PNS bisa disekolahkan juga. Begitu pula batasan untuk pendidikan dinas D3 yaitu usia 25 tahun, sering jadi kendala khususnya di Kupang, NTT. Jadi kesulitan mencari peserta. Kami telah minta kepada Menpan RB untuk persyaratan D3 sampai usia 45 tahun,” ucapnya.
Perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR adalah sebanyak 15 perguruan tinggiyang meliputi 25 program studi terdiri dari Universitas Siah Kuala, Universitas Andalas, Institut Teknologi Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri Kupang , Universitas Cendrawasih, Politeknik Negeri Bandung, dan Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna.
(lasman simanjuntak)