Jakarta, BeritaRayaOnline,-Menteri Kesehatan Prof.Dr.dr.Nila Farid Moeloek tak mentolerir adanya kasus vaksin palsu, dan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah berhasil membongkar kasus ini serta menangkap pelakunya.
“Kami punya program imunisasi nasional, vaksin telah disediakan oleh pemerintah untuk mencegah penyakit. Namun, bila ketahuan ada fasilitas kesehatan yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu akan kami tindak tegas sesuai dengan undang-undang yang ada,” katanya.
Pada temu wartawan tersebut Menkes didampingi Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Dra.Maura Linda Sitanggang, Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik Dra.Togi Junice Hutadjulu, dan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Aman Bhakti Pulungan kepada wartawan di Jakarta, Jumat siang (24/6/2016).
Menteri Kesehatan Prof.Dr.dr. Nila Farid Moeloek mengimbau sehubungan dengan adanya kasus vaksin palsu ini masyarakat diminta tetap melakukan vaksinasi kepada anak-anaknya disemua fasilitas kesehatan yang telah tersedia.
“Kami telah minta Badan POM untuk melakukan uji klinis bekerjasama dengan Basreskrim Polri, terutama mengenai isinya vaksin palsu ini.Katanya sih isinya cairan antibiotika, ini bukan vaksin atau kuman.Steril atau tidak ya, bisa reaksi kulit pada anak. Kami telah minta bantuan Badan POM dan IDAI,”ucapnya.
Menteri Kesehatan Prof.Dr.dr.Nila Farid Moeloek menanggapi kabar penggerebekan produsen vaksin palsu di Bintaro, Kota Tangerang Selatan baru-baru ini menyatakan sekali lagi keprihatinannya dengan perbuatan oknum pelaku yang bisa membahayakan generasi penerus bangsa, karena tak terlindungi dengan vaksin yang seharusnya diberikan pada usia bayi dan balita.
“Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami tidak mentolerir pemalsuan ini, karena bisa membahayakan kesehatan anak-anak generasi penerus bangsa. Seperti kita tahu, vaksin diberikan pemerintah secara gratis melalui program nasional dengan tujuan melindungi anak-anak Indonesia dari risiko mengidap berbagai virus yang mengintai,” jelasnya.
Lebih lanjut Menkes mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat edaran ke dinas kesehatan (Dinkes) provinsi, kabupaten dan kota untuk menelusuri pola pemalsuan yang sama di daerahnya.
“Dinkes juga melakukan audit ke fasiltas kesehatan seperti apotek dan memeriksa apakah terdapat vaksin yang tidak memenuhi persyaratan. BPOM juga melakukan penelusuran, jika ditemukan pemalsuan akan dilakukan pengamanan. Kami menjaga dan mengawal agar vaksin palsu tak lagi beredar,” tambahnya.
“Jika benar isinya cairan atau antibiotik maka dampaknya tidak terlalu berbahaya. Tapi yang kami khawatirkan adalah steril atau tidaknya, karena kalau tidak steril akan menyebabkan reaksi di kulit anak yang divaksin tersebut,”katanya lagi.
Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Dra.Maura Linda Sitanggang yang mendampingi Menkes ,menambahkan Kementerian Kesehatan sudah membuat surat edaran ke seluruh dinas kesehatan, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, IDAI, IDI, ikatan perawat, dan ikatan bidan di seluruh Indonesia untuk menggunakan produk vaksin yang benar.
“Bahkan Dinas Kesehatan akan melakukan audit apakah vaksin asli atau palsu. Serentak dilakukan di seluruh Indonesia dan dikawal dengan ketat,” jelasnya.
IDAI Ikut Prihatin
Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Aman Bhakti Pulungan dalam temu media di Kantor Pusat Kementerian Kesehatan di Jakarta, Jumat siang (24/6/2016) menyatakan keprihatinannya terhadap temuan kasus vaksin palsu ini.
“Kami sangat prihatin. Cairannya apa, antibiotikanya apa. Benar kata ibu Menkes, cara pembuatan vaksin palsu ini yang paling kita takutkan, steril atau tidak. Oleh karena itu jika ada hal-hal yang mencurigai mengenai vaksin ini silahkan lapor kepada kami,” tegasnya.
Dikatakannya lagi, temuan vaksin palsu hanya berisi antibiotik dan cairan infus, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Jika ini dicurigai dan takut tertinggal imunisasi, maka orangtua dapat mengejar ketertinggalan imunisasi anak yang harusnya lengkap sesuai program pemerintah, kapan saja.
“Kerugian pemberian vaksin palsu ini tentunya membuat anak jadi tidak kebal penyakit. Orangtua bisa curiga lebih dini dengan ikuti KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi-red). Lebih dari 4000 dokter anak di Indonesia bisa membantu melakukan pendataan dan tindakan catch-up untuk imunisasi yang ketinggalan,” jelasnya.
Untuk itu, dr Aman berpesan pada orangtua yang ragu dengan imunisasi yang pernah diberikan agar datang ke fasilitas kesehatan resmi milik pemerintah dan berkonsultasi dengan dokter anak yang tergabung IDAI agar bisa memberi vaksin resmi.
“Kalau misalnya ada rumah sakit yang ketahuan menjadi tempat peredaran vaksin palsu kan masih diselidiki. Tapi kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah menghimbau semua anggota agar di tempat prakteknya masing-masing meneliti kembali dari mana sumber vaksin itu. Jadi Insya Allah semua dokter anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia dapat memberikan vaksin yang resmi,” katanya. (Dbs /Bro-1)
Editor : Pulo Lasman Simanjuntak