Spread the love

Jakarta, BeritaRayaOnline,-Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Edward Tanur mengapresiasi capaian kinerja yang dilakukan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) selama pandemi covid 19 berlangsung.

Menurut Edward, capaian itu diantaranya adalah meningkatkan produksi pada semua subsektor yang ada serta meningkatkan volume ekspor melalui program Geratieks dan program serentak merdeka ekspor di 17 pintu utama seluruh Indonesia.

“Capaian tersebut betul-betul bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya kami dari PKB sangat mengapresiasi bahwa lambat laun Kementan sudah menunjukan kemajuan yang signifikan,” ujar Edward dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021.

Di samping itu, Edward juga mengapresiasi berbagai bantuan yang diberikan Kementan seperti bantuan benih berkualitas, bantuan pupuk subsidi hingga pendampingan petani dalam memanfaatkan teknologi mekanisasi.

“Bagi kami petani di NTT, bantuan tersebut sukses meningkatkan produktivitas pertanian. Karena itu peran Balitbangtan itu sangat penting, sehingga target geratieks (ekspor) betul betul bisa nyata dilakukan,” katanya.

Anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan mengatakan bahwa DPR siap mendukung semua upaya Kementan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian Indonesia yang lebih baik.

“DPR siap dukung dan mengawal Kementan jika memang dalam produksinya tidak bermasalah, terutama soal kebijakan impor. Artinya kalau kementan memng tidak memberi rekomendasi ya harus diberikan hak jawab agar persoalannya clear,” katanya.

Apresiasi kinerja Kementan juga disampaikan Anggota Komisi IV dari Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari. Menurutnya, Kementan dibawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo (SYL) patut mendapat apresiasi dari semua pihak, terutama atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 5 kali berturut-turut.

“Saya mengapresiasi Kementan yang selama 5 kali berturut-turut mendapat WTP. Namun saya juga memberi catatan untuk program KUR, dimana dulu saya sempat jadi direktur pembiayaan selama 10 tahun dan petani kita itu sangat sulit untuk diajak pada mekanisme perbankan. Jadi sebaiknya petani diberikan kemudahan akses,” katanya.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terimakasih atas dukungan dan perhatian besar seluruh anggota Komisi IV DPR RI terhadap sektor pertanian Indonesia.

“Karena itu semua saran yang disampaikan akan menjadi catatan kami dalam setiap mengambil kebijakan. Saya berharap Komisi IV selalu bersama kami,” tutupnya.

Anggota Komisi IV Dukung Langkah Kementan Jaga Pangan

Sementara itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menegaskan bahwa Kementeriannya hanya memiliki tugas pada peningkatan produktivitas dan budidaya. Sedangkan soal harga dan stabilisasi berada di ranah institusi lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang.

“Saya hanya ingin mempertegas bahwa Kementan itu adalah budidaya dan produktivitas, bapak. Sementara stabilisasinya tidak pada kami. Namun kami bisa melakukan intervensi kalau memang ada panen yang berlebih di satu daerah untuk di transfer ke daerah lain yang defisit,” ujar Mentan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021.

Mengenai hal ini, Mentan juga mengatakan bahwa Kementerian Pertanian tidak miliki catatan rekomendasi impor beras yang keluar dari kantornya. Hal ini menyusul adanya isu Impor beras yang merebak akhir-akhir ini.

“Sampai sejauh ini di kami tidak ada catatan yang menyetujui importasi. Bahkan Presiden sendiri mempertegas bahwa beliau tidak setuju terhadap importasi. Oleh karena itu 2 tahun terakhir ini tidak ada importasi beras,” katanya.

Menurut Mentan, Indonesia masih memiliki stok beras sekitar kurang lebih 7 juta ton. Angka sebanyak itu bahkan masih bisa bertambah seiring panen raya di sejumlah daerah yang terus berlangsung.

Berdasarkan data statistik yang sudah melalui uji teknologi di Kementan, maka dapat disimpulkan bahwa 12 komoditas utama, termasuk kebutuhan beras pada masa pandemi ini masih dalam kondisi aman dan terkendali.

“Produktivitas kita mencukupi dan sangat sangat melimpah, dimana stok beras kita cukup, bahkan over stok untuk kebutuhan 2020/2021,” katanya.

Disaat bersamaan, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin juga mengatakan bahwa beras impor yang dimaksud kemungkinan besar adalah beras pecah atau beras matik, korea dan jepang, dimana semua persetujuan dan rekomendasinya berasal dari Kementerian Perindustrian.

“Setau saya kalau impir itu memang harus ada rekomendasi dari menteri tekait, seperti impir garam yang harus ada rekomendasi dari menteri kelautan. Tapi Kalau tidak ada surat dan persetujuan impor berarti itu ada kemungkinan besar untuk industri dan dikeluarkannya atas dasar rekomendasi Kementerian perindustrian. biasanya seperti itu,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Edward Tanur mendukung langkah Kementan dalam menjaga kebutuhan pangan dengan cara meningkatkan produktivitas.

“Kalau soal impor itu tinggal ditanyakan saja ke BPS betul apa tidak. Jadi kalau yang ngawur itu harus kita cari dan jangan ada fitnah. Yang jelas kita dukung Kementan untuk meningkatkan produktivitas,” katanya.

Hal senda juga disampaikan Anggota Komisi IV lainya dari Fraksi PKS, Johan Rosihan. Menurutnya Kementan harus membuka hak jawab agar pemberitaan impor beras tidak semakin meresahkan masyarakat, terutama disaat pandemi covid 19 seperti sekarang ini.

“Saya kira Kementan harus diberi hak jawab agar isu impor tidak terlalu jauh dan menimbulkan keresahan,” tutupnya.(**)

Editor : Lasman Simanjuntak

Tinggalkan Balasan