Jakarta, BeritaRayaOnline,-Pola kerja baru membangun reputasi bangsa mau tidak mau harus segera dirumuskan untuk menjawab tantangan global.
Profesi kehumasan sudah berevolusi jauh dan memiliki tantangan yang kompleks. Kehumasan menjadi suatu pekerjaan berskala internasional karena tehnologi telah merubahnya. Semua terkoneksi. Dunia menjadi konstituen.
Internet telah menggeser antara organisasi-organisasi kehumasan dan publik menjadi hubungan simetris. Pola, cara kerja, strategi dan taktik harus berubah signifikan yang membutuhkan kreatifitas, kecepatan dan kepekaan tingkat tinggi.
Pada tahun 2005 pranata humas berjumlah 8000 orang yang merupakan hasil inpassing dari Juru Penerang yang dulu merupakan bagian dari Departemen Penerangan.
Pada tahun ini tercatat hanya 1069 orang Pranata Humas yang tersebar di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tenaga-tenaga humas ini bekerja di kementrian-kementrian, lembaga-lembaga dan pemerintah daerah, jumlah yang relatif sedikit dibanding dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 249,9 juta jiwa, 39 kementrian dan lembaga, 138 BUMN dan 540 kabupaten.
Konvensi Humas Pemerintah 2016 dihadiri oleh Dirjen Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negri, Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Seluruh Indonesia, pejabat kehumasan struktural, para pejabat fungsional pranata humas dari seluruh Indonesia, Juru Bicara Presiden Republik Indonesia dan Deputi IV Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
Konvensi Humas Pemerintah menghasilkan Kesepakatan Serpong mengenai:
1. Tinjau ulang Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 6/2014 yang lebih memberikan ruang jenjang karir jabatan fungsional (Saat ini jenjang karir jabatan fungsional hanya berakhir di jabatan madya atau setingkat 4A)
2. Menempatkan humas pemerintah pada posisi strategis; memiliki akses data informasi dan komunikasi ke pengambil keputusan/kebijakan tertinggi di tempat bertugas.
3. Paradigma baru untuk Pranata Humas dengan pengelolaan informasi berbasis teknologi, data dan analisa.
4. Pranata Humas dituntut lebih terbuka untuk membawa dampak peningkatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan Negara.
Dalam Konvensi humas juga dilaksanakan Munas IPRAHUMAS (Ikatan Pranata Humas) Indonesia yang menghasilkan AD/ART kode etik ikatan pranata humas pemerintah, pengukuhan pengurus-pengurus cabang, program kerja dan membahas terobosan kebijakan-kebijakan baru yang menyesuaikan kebutuhan perkembangan jaman.
Konvensi Humas I, didasari semangat untuk memperbaiki diri citra humas pemerintah dan memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik.
Maka, kami Humas Pemerintah menyatakan Panca Dharma Kerja Humas Pemerintah :
Kami humas pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Bekerja menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara
2. Bekerja mengabdi kepentingan dan kemajuan bangsa
3. Bekerja dengan penuh integritas, disiplin dan terbuka dalam berkomunikasi untuk membangun reputasi negara
4. Bekerja menyampaikan informasi dengan jujur, jernih dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
5. Bekerja membangun optimisme bangsa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional
Konvensi Kehumasan ini diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Badan Koordinasi Humas (Bakohumas), Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHumas), Tenaga Humas Pemerintah (THP), dan Kantor Staf Presiden (KSP) sebagaimana Instruksi Presiden pentingnya re-organisasi kehumasan dengan pola kerja baru untuk membangun reputasi bangsa. Konvesi Humas Pemerintah ke-1 yang diselenggarakan pada tanggal 20 – 21 April 2016 di ICE Serpong, Tanggerang.
Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)
Kantor Staf Presiden
Bakohumas (Badan Kordinasi Humas)
Iprahumas (Ikatan Pranata Humas)
Tenaga Humas Pemerintah (THP).(**/siaran pers/wa group berbagi info ri/prabu/lasman simanjuntak)