Spread the love
Bali, BeritaRayaOnline,– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Strategi dan Program Penyediaan Perumahan di Jimbaran, Bali, Jumat (3/6/2016).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Nasional Gedung dan Tata Bangunan, Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum, beserta pejabat/staf Kementerian Pekerjaan Umum Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timur Leste, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembagan Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR RI, para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, perwakilan SNVT di Provinsi Bali, serta pemerintah provinsi Bali.

Dirjen Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin mengatakan, Indonesia dengan Timor Leste telah menjalani kerja sama yang intensif sejak 2011. Dari kerjasama tersebut tercatat bahwa sepanjang 2011-2015 lalu, Indonesia turut membantu pembangunan infrastruktur di Timur Leste berupa jalan, jembatan, bandara, dan gedung-gedung pemerintah dengan nilai investasi mencapai USD 344,2 juta. Proyek tersebut dilakukan oleh 11 kontraktor dan dua konsultan dari Indonesia dan melibatkan tenaga kerja teknis Indonesia sekitar 1.000 orang.

“Sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung, kerja sama ini perlu ditingkatkan agar hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Timor Leste semakin erat,” ujar Syarif.

Lebih lanjut, Syarif menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari  pertemuan antara Presiden Indonesia, Joko Widodo dengan Perdana Menteri Timur Laste, Rui Maria de Araujo di Dili pada 25 Januari 2016 lalu. Pada waktu itu, kedua negara bersepakat memperbarui sejumlah kerja sama di berbagai bidang baik pembangunan infrastruktur maupun perumahan.

“Setelah dilakukan MoU sebaiknya segera cepat merealisasikan program yang sudah direncanakan untuk menyempurnakan hal-hal yang sudah disepakati bersama antara Indonesia Dan Timor Leste. Sejatinya  kerja sama bidang infrastruktur telah dimulai sejak 2011 melalui MoU bidang infrastruktur antara Kementerian PU RI dengan Kementerian PU, Transportasi, dan Komunikasi Republik Demokratik Timur Leste pada 22 Maret 2011,” tutur Syarif.

Kedua pemerintah, imbuh Syarif, sudah memahami bahwa peran pemerintah sangatlah penting untuk membantu masyarakat agar dapat menempati rumah yang layak huni. Dalam hal ini masyarakat tidak harus memiliki rumah namun setidaknya bisa menempati rumah layak huni.

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR yang diberi tanggung jawab untuk program penyediaan perumahan masyarakat oleh pemerintah kini juga terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti para pengembang untuk membangun rumah-murah lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pendukungnya dengan harapan pengembang dapat menjual rumah lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat. Hal tersebut juga dapat menjadi contoh bagi Kementerian Pekerjaan Umum Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timur Leste.

“Data dari BPS kekurangan rumah masyarakat di Indonesia sudah mencapai angka 13,5 juta. Tentunya pemerintah Timor Leste juga harus mengantisipasi kebutuhan rumah masyarakatnya juga sejak dini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Timor Leste memerlukan percepatan program-program perumahan,” tutur Syarif. (**/www.pu.go.id/ristyan/lasman)

Editor   : Pulo Lasman Simanjuntak

 

Tinggalkan Balasan