Spread the love

koperasiJakarta ,BeritaRayaOnline,- Dengan terbitnya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi, Kementrian Koperasi dan UKM melaksanakan kegiatan sosilisasi pedoman penilaian kesehatan USP oleh koperasi di provinsi Kalimantan Barat.

Sosialisasi ini dilaksanakan pada 11-13 Mei 2016 di Kota Pontianak, yang dihadiri sebanyak 50 peserta, yang terdiri dari pejabat yang mewakili Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Satgas Pengawasan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Kementrian Koperasi dan UKM Asep Kamaruddin, tujuan acara tersebut adalah memberikan informasi terkini kepada pelaksana penilaian kesehatan USP oleh koperasi pada Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM  Kabupaten/Kota dan Provinsi di wilayah Kalimantan Barat.

“Dengan diterbitkannya dua peraturan itu, berarti penilaian kesehatan USP oleh koperasi sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebelum diterbitkannya kedua peraturan itu, pelaksanaan penilaian kesehatan USP oleh koperasi terhambat, karena belum ada legalitasnya. Seiring dengan itu, peraturan yang selama ini menjadi pedoman dalam penilaian kesehatan USP oleh koperasi sudah dicabut.  Dengan demikian, diharapkan Peraturan Deputi Pengawasan ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan penilaian kesehatan USP oleh koperasi”, jelas Asep dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat, Marsianus, menyambut baik program sosialisasi tersebut. Dia menyatakan sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi pelaksana penilaian kesehatan USP oleh koperasi di wilayah Kalimantan Barat, karena memperoleh penjelasan secara langsung dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Terutama bagi pelaksana yang baru bertugas dalam dalam penilaian kesehatan USP oleh koperasi tersebut.  Karena itu, diharapkan kegiatan sosialisasi semacam ini dapat dilaksanakan setiap tahun.

“Hal ini diperlukan karena pelaksana penilaian kesehatan USP oleh koperasi di daerah memerlukan informasi terkini mengenai kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya”, papar Marsianus.

Sedangkan dalam kesempatan tanya jawab, Asep menjelaskan, para peserta menyampaikan kendala dalam pelaksanaan penilaian kesehatan USP oleh koperasi di daerah selama ini. Yaitu, belum memadainya ketersediaan sumber daya manusia pelaksana penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi yang menangani usaha simpan pinjam.

“Karena itu, diusulkan untuk dipertimbangkan adanya peraturan dibentuknya unit kerja yang khusus menangani pengawasan disertai penambahan jumlah personel yang memadai pada SKPD yang membidangi koperasi dan UMKM”, kata Asep.

Di samping itu, lanjut Asep, sangat dinamisnya perpindahan atau mutasi pejabat yang menangani penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi ini, sehingga menuntut mendesaknya kebutuhan pembekalan, dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan dan bimbingan teknis  kepada para pelaksana yang baru, yang sebelumnya tidak bertugas dalam penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Hal ini perlu ditempuh sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan penilaian kesehatan USP oleh koperasi.

“Selanjutnya,  disampaikan pula untuk meningkatkan efektivitas penilaian kesehatan USP oleh koperasi ini, rencana dibentuknya pejabat fungsional pengawas, sangat mendesak untuk segera diwujudkan”, pungkas Asep.(**/siaran pers/humas kemenkop dan ukm/wa group berbagi info publik/prabu/lola)

Editor  : Flora Esther Kolondam

Jakarta, 17 Mei 201Humas Kemenkop dan UKM

Tinggalkan Balasan