Jakarta, BeritaRayaOnline,- Sampai saat ini jumlah tenaga kerjatruksi bersertifikat khususnya disektor konstruksi atau infrastruktur nasional masih sangat minim.
Berdasarkan data yang ada jumlah SDM sektor konstruksi atau infrastruktur yang tersertifikasi saat ini baru sekitar 15 persen dari total kebutuhan 8 juta orang per tahun.
Demikian dikatakan oleh kata Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi ( BNSP ), Kunjung Masehat seusai membuka kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi Gelombang I oleh LSP Hiptasi Multi Konstruksi (LSP Hiptasi) bersama dengan BNSP di Hotel Balairung, Jakarta, Senin (22/05/2023).
Dijelaskan lagi oleh Kunjung Masehat, minimnya jumlah tenaga kerja tersertifikasi menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah.
“Sebab hal ini akan berpengaruh besar terhadap hasil akhir dari produk sektor konstruksi atau infrastruktur yang dibangun. Potensi kegagalan bangunan sangat besar jika proyek dikerjakan oleh SDM tidak kompeten,” ujarnya.
“Setiap tahun kita butuh 8 juta tenaga konstruksi tersertifikasi tetapi yang tersedia baru 15%,” katanya lagi.
Adapun jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikasi yang paling minim adalah untuk bidang tenaga teknis dan operator. Padahal untuk bidang pekerjaan ini dilapangan justru yang paling banyak dibutuhkan.
“LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) itu lebih banyak main dibidang ahli untuk level 7,8,9. Padahal di lapangan yang paling banyak di butuhkan adalah tenaga operator dan teknisi di level 3,4,5,6,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama Pengurus V Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Manlian Simajuntak mengungkapkan, salah satu pemicu minimnya jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikat lantaran masih ada tiga bidang keilmuan yang belum ada LSP-nya.
Ketiga bidang keilmuan itu adalah arsitektur, tata lingkungan, dan teknik iluminasi lanscape interior. LPJK mendorong agar LSP yang membidangi tiga keilmuan ini lembaganya bisa segera terbentuk dan beroperasi agar tenaga ahli tersertifikasi pada bidang-bidang tersebut segera bisa dihasilkan.
“Kita usahakan tahun ini tiga LSP ini bisa terbentuk beroperasi. Jadi tidak hanya terlisensi tapi juga beroperasi. Memang ketiga bidang ini sudah mengajukan rekomendasi lisensi dan dalam proses beroperasi. Kami akan kawal terus agar bisa segera beroperasi,” lanjutnya.
Sedangkab Ketua Umum Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia (Hiptasi), Hengky Amino menyatakan pihaknya siap mendukung upaya pemerintah.
“khususnya dalam mencetak tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi untuk bidang konstruksi,” pungkasnya.(Dbs/Bro-1)
Editor : Lasman Simanjuntak