dr.H.M.Subuh, MPPM, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan didampingi drg.R.Vensya Sitohang, M.Epid, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, serta dr.Andreas Ciokan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat dalam acara temu media Hari Malaria Sedunia 2016 di Jakarta, Rabu siang (20/4/2016).(Foto:Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)
Jakarta, BeritaRayaOnline,- 232 dari 514 kabupaten/kota (45 %) dengan jumlah penduduk 189.352,023 telah mencapai eliminasi malaria (bebas malaria). Artinya, 74 % penduduk Indonesia tinggal di daerah bebas malaria. Sebagian besar wilayah Indonesia telah mencapai tingkat endemis rendah, menengah, atau bahkan bebas malaria. Percepatan mencapai bebas malaria perlu dilakukan di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT.
Demikian dijelaskan dr.H.M.Subuh, MPPM, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan didampingi drg.R.Vensya Sitohang, M.Epid, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, serta dr.Andreas Ciokan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat dalam acara temu media Hari Malaria Sedunia 2016 di Jakarta, Rabu siang (20/4/2016).
Pada kesempatan itu dr.H.M.Subuhterlebih dahulu menjelaskan mengenai sejarah pengendalian malaria di Indonesia yaitu pertama periode pembatasan pembasmian malaria 1959-1968, pelaksanaan pembasmian malaria oleh Komando Pembasmian Malaria (KOPEM) langsung di bawah komando Presiden RI dimulai tahun 1959.
“Presiden RI pertama Dr.Ir.Sukarno melakukan penyemprotan insektisida di Yogjakarta 12November 1959 menandai dimulainya pembasmian malaria di Indonesia. Tanggal ini kelak dijadikan tanggal peringatan Hari Kesehatan Nasional,” katanya.
Sejarah pengendaliana malaria di Indonesia yaitu kedua periode pembatasan malaria terintegrasi dengan sistem kesehatan 1969-2000, pemberantasan malaria merupakan bagian dari pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan kesehatan yang ada.Pemberantasan malaria diintegrasikan dalam pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.Upaya pemberantasan malaria dilaksanakan secara lintas sektoral bersama seluruh masyarakat. Gambar perangko bertemakan pemberantasan malaria ini menunjukkan dukungan sektor pariwisata pos dan telekomunikasi pada waktu itu.
Sedangkan sejarah pengendalian malaria di Indonesia yang ketiga periode pengendalian dan eliminasi 2000 sampai sekarang. Nama pemberantasan malaria diubah menjadi pengendalian malaria dan pelaksanaannya diperkuat dengan dukungan lintas sektor serta pemberdayaan masyarakat sebagai suatu gerakan yang disebut Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria). Pemberdayaan masyarakat dalam gebrak malaria diperkuat dengan distribusi dan pemanfaatan kelambu anti nyamuk dalam keluarga yang dicanangkan Presiden RI ke-6 Dr.Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008 lalu.
“Jumlah kasus penderita malaria di Indonesia pada lima tahun terakhir yaitu 2011 sampai 2015 terus menurun dari waktu ke waktu berkat keberhasilan pengendalian malaria,” ucapnya.
Kriteris kabupaten/kota mendapat sertifikat eliminasi malaria 1)angka kejadian malaria (API)< 1 per 1000 penduduk, 2) jumlah kasus positif yang tidak ditemukan dengan pemeriksaan laboratorium (Slide Positivity Rate-SPR) tidak lebih dari 5 %, dan 3) tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat selama tiga tahun berturut-turut.
“Penilaian dilakukan oleh Komisi Penilaian Eliminasi Malaria yang terdiri dari pakar, pengambil kebijakan, dan pengelola program malaria di pusat dan provinsi,” katanya.
Cakupan distribusi kelambu anti nyamuk di Indonesia enam tahun terakhir (2010-2015), pemerintah berupaya agar seluruh rumah tangga di daerah endemis malaria mendapatkan kelambu anti nyamuk dan memanfaatkannya dengan baik untuk mencegah malaria.Peta eliminasi malaria di Indonesia 2015, kurang lebih 80 % kabupaten/kota di Jawa, Bali, Sumatera Barat, telah mencapai eliminasi malaria.
Bagaimana dengan situasi malaria dewasa ini, dr.H.M.Subuh, MPPM, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan mengatakan strategi pemeliharaan pasca eliminasi malaria 1)penguatan surveilans yaitu surveilans malaria berbasis kasus dan laboratorium, migrasi, dan surveilans faktor resiko (vektor dan lingkungan).2) penguatan kemandirian masyarakat berupa penemuan kasus secara dini dan pencegahan penularan, dan masyarakat peduli lingkungan.3)penguatan kemitraan yaitu menggalang kemitraan dan sumberdaya baik lokal, nasional, maupun internasional.4) penguatan komitment dengan melakukan komunikasi, advokasi, motivasi, dan sosialisasi.Dan, 5) penguatan jejaring tatalaksana yaitu menjamin diagnosis dan pengobatan malaria secara dini dan tepat, termasuk akses berobat dan pemantauan pengobatan, serta adanya RS rujukan malaria dan jejaring tatalaksana malaria di wilayahnya.
“Situasi malaria berdasarkan angka kejadian malaria di Indonesia tahun 2015 menunjukkan sebagian besar provinsi di Indonesia telah hampir mencapai eliminasi malaria. Dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama seluruh jajaran pemerintahan didudkung oleh seluruh lapisan masyarakat diharapkan Indonesia bebas malaria terwujud sebelum 2030,” jelasnya.
Situasi pengendalian malaria di Indonesia 2013-2015, percepatan pengendalian malaria diperkuat dengan penambahaan 2.440 Pos Malaria Desa yang dilayani oleh 3.769 kader. Penambahan 20 malaria center di 8 provinsi untuk memperkuat pengendalian lapangan. Penyediaan dana bersumber APBN dan Bantuan Luar Negeri untuk pengendalian malaria rata-rata Rp 250 miliar per tahun, belum termasuk APBD.Penguatan koordinasi lintas sektor dan masyarakat melalui Forum Nasional Gebrak Malaria di seluruh provinsi/kabupaten/kota. Penguatan dukungan manajemen dengan penerbitan regulasi daerah tentang percepatan pencapaian eliminasi malaria. Intensifikasi seluruh komponen program pengendalian malaria baik penemuan dan pengobatan kasus, surveilans, pencegahan, dan respon KLB, pengendalian vektor, pencegahan faktor resiko dan manajemen lingkungan, dukungan manajemen program, maupun dukungan masyarakat termasuk kalangan swasta dan dunia usaha.(lasman simanjuntak)
Foto oleh : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline