Bekasi, BeritaRayaOnline,- Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran bersama dengan Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melakukan konsolidasi penyusunan laporan keuangan semester I Tahun Anggaran 2016.
Kegiatan tersebut dilaksanakan agar laporan keuangan Ditjen Penyediaan Perumahan dapat tersusun dengan baik, berkualitas, akuntabel, dapat dibandingkan, tepat waktu dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
“Konsolidasi penyusunan laporan keuangan ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang objektif terutama capaian progress keuangan guna mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran serta untuk mengidentifikasi dan pada akhirnya pelaksanaan anggaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Koeswardono dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sumadiyono saat membuka kegiatan Konsolidasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan yang dilaksanakan di Hotel Merapi Merbabu, Bekasi, beberapa waktu lalu.
Kepala Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Sumadiyono mengungkapkan, dalam penyusunan laporan keuangan ada beberapa komponen yang harus diselesaikan antara lain laporan realisasi anggaran, laporan opersional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 201 orang perwakilan dari Satker Pusat/ Strategis, Satker Dekonsentrasi dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).
Selain itu, para peserta diharapkan juga dapat memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dimana tahun ini merupakan tahun ke dua Ditjen Penyediaan Perumahan menggunakan metode akuntansi tersebut.
“Kami berharap ke depan Kementerian PUPR bisa meraih kembali opini dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” harapnya. (*/ristyan/bro-satu)
Editor : Pulo Lasman Simanjuntak