Spread the love

20160316_152215

Jakarta, BeritaRayaOnline,-“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 300 triliun untuk pengembangan infrastruktur di seluruh Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR Yusid Toyib pada acara penandatanganan  perjanjian kerjasama antara Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dengan Ditjen Bina Kostruksi Kementerian PUPR tentang pemberdayaan SMK bidang konstruksi di Aula SMKN 26 Jalan Balai Pustaka Rawamangun, Jakarta Timur  Rabu (16/3/2016).  Pada kesempatan itu  Yuzid Toyib didampingi  Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud Hamid Muhammad .

Menurut Yusid Toyib, untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sedemikian besar itu, maka dibutuhkan tenaga kerja terampil yang tidak hanya cukup dari sisi jumlah, namun juga harus mencukupi dari sisi kualitas.

“SMK sebagai salah satu lembaga pendidikan yang tugas utamanya adalah menyediakan tenaga kerja terampil tingkat menengah harus mampu menjawab kebutuhan tersebut,” katanya.

Dikatakannya lagi, menyadari pentingnya sinergi untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal di bidang konstruksi, maka Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Bina Konstruksi sepakat bekerjasama untuk pemberdayaan SMK Bidang Konstruksi ini.

Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk sinergi ekosistem pendidikan yang sejalan dengan visi Kemdikbud yaitu terbentukny insan serta ekosistem  pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong.

“ Ini sejalan dengan target Kementerian PUPR untuk pembangunan SDM konstruksi 5 tahun ke depan (2015-2019) yaitu penciptaan tenaga kerja konstruksi nasional bersertifikat sebanyak 750.000 orang (tenaga ahli dan terampil),” katanya.

Kerjasama antara Dirjen Dikdasmen dan Ditjen Bina Konstruksi untuk penjaminan kualitas SDM dilaksanakan melalui penyiapan perangkat system sertifikasi dengan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Dengan sertifikasi diharapkan lulusan SMK dapat lebih kompeten dan siap memasuki dunia kerja,” kata Yusid.

Hal ini, katanya, sejalan dengan strategi pemerintah untuk penyiapan sumber daya mausia yang handal dalam menghadapi masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah dimulai.

Penyusunan skema sertifikasi bidang konstruksi bagi SMK mulai disusun sejak akhir 2015. Penyusunan skema itu telah selesai dilaksanakan dengan hasil sembilan  skema sertifikasi yang terdiri dari lima skema okupasi dan empat skema kualifikasi.

Dari sisi kelembagaan, pada tahap awal kerjasama Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Bina Konstruksi akan menyiapkan 200 SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1).Penyiapan LSP-P1mencakup fasilitasi penyiapan assessor, penyiapan tempat uji kompetensi (TUK) dan penyiapan materi uji kompetensi.

Salah satu perangkat yang harus disiapkan dalam pembentukan LSP P1 yaitu adanya assesor yang kompeten, penyiapan assesor akan dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi dengan sasaran sekurang-kurangnya tiga orang guru SMK bidang konstruksi di setiap sekolah atau 600 guru yang akan disiapkan menjadi assesor.

“Kegiatn penyiapan assesor akan dipusatkan di Balai Pelatihan Jasa Konstruksi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Bina Marga di daerah dengan pembiayaan dari pihak Ditjen Bina Konstruksi. Program penyiapan assesor SMK sebanyak 600 orang ini akan dimulai pada Mei 2016,” ujar Dirjen Bina Konstruksi Yuzid Toyib.

Fasilitasi penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dilaksanakan melalui sinergi sumber daya antara Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Bina Konstruksi. Fasilitasi TUK dimaksud mencakup penyiapan sarana prasarana di SMK dalaam bentuk bantuan pemerintah yang berasal dari DIPA Stker Dit.PSMK ataupun penyediaan peralatan praktik di SMK oleh Ditjen Bina Konstruksi melalui mekanisme ‘pinjam pakai’.

Selain kerjasama di atas, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi akan memfasilitasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL_) industri bagi seluruh siswa SMK bidang konstruksi pada  proyek pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK. Guru SMK bidang konstruksi juga akan diberikan kesempatan program pelatihan kerja praktis yang berlangsung di dalam situasi pekerjaan yang sebenarnya atau On the Job Training (OJT) di proyek-proyek  pemerintah guna meningkatkan kompetensi bidang konstruksi.

“Melalui sinergi yang baik antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian PUPR diharapkan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi bidang konstruksi di SMK melalui program dan kegiatan pelatihan serta sertifikasicalon tenaga kerja konstruksi tingkt terampil yaang sesuai dengan kebutuhan industri dapat terwujud. Dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas SMK menjadi kunci guna mewujudkan lulusan SMK yang mampu berkarya membangun bangsa,” katanya. (***/lasman simanjuntak)

 

 

Tinggalkan Balasan