Jakarta,BeritaRayaOnline,-Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yuzid Toyib minta lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus tetap menjaga kualitas.
“Mou ini merupakan payung untuk kita bergerak.Namun yang penting adalah kualitas.Sekali lagi saya pesankan,kualitas harus tetap dijaga,” pintanya usai acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR tentang pemberdayaan SMK bidang konstruksi bertempat di Aula SMK 26 Jalan Balai Pustaka Rawamangun,Jakarta Timur, Rabu siang (16/3/2016).
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yuzid Toyib mengatakan lagi 9 skema sertifikasi ditandatangani hari ini.
“BUMN akan terima tamatan STM atau sekolah teknik.Diharapkan kontraktor besar,menengah, dan kontraktor kecil diimbau juga bisa menerima kerja tamatan sekolah ini.Ada MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) enggak usah takut, kita kerja aja.Jangan takut lulus sekolah apapun, pasti ada pekerjaan,”ucapnya.
Menurutnya, anggaran Rp 1500 triliun, kementerian pupr memperoleh Rp 110 triliun, dan dibutuhkan 7,2 juta tenaga kerja yang akan diserap Kementerian PUPR.
“Kita kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.Ini kesempatan baik melatih pendidikan atau basis pendidikan,” ucapnya.
Sementara itu dalam siaran pers yang dibagikan kepada wartawan menyebutkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 300 triliun untuk pengembangan infratsruktur di tanah air.Dan,untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan tenaga kerja terampil yang tidak hanya cukup dari sisi jumlah,tetapi juga harus mencukupi dari sisi kualitas.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang tugas utamanya adalah menyediakan tenaga kerja terampil tingkat menengah harus mampu menjawab kebutuhan tersebut.
Menyadari pentingnya sinergi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidang konstruksi, Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersepakat bekerjasama untuk pemberdayaan SMK bidang konstruksi ini.
Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk sinergi ekosistem pendidikan yang sejalan dengan visi Kemendikbud yaitu “terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong” yang sejalan dengan target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan SDM konstruksi 5 tahun ke depan ( tahun 2015-2019) yaitu penciptaan tenaga kerja konstruksi nasional bersertifikat 750.000 orang (tenaga ahli dan tenaga terampil).
Kerjasama antara Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Bina Konstruksi untuk penjaminan kualitas SDM dilaksanakan melalui penyiapan perangkat sistem sertifikasi dengan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Dengan sertifikasi diharapkan lulusan SMK dapat lebih kompeten dan siap memasuki dunia kerja.Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk penyiapan sumber daya manusia yang handal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah dimulai.
Penyusunan skema sertifikasi bidang konstruksi bagi SMK mulai disusun sejak akhir tahun 2015,dan telah selesai dilaksanakan dengan hasil 9 skema sertifikasi terdiri atas 5 skema dalam bentuk okupasi dan 4 skema kualifikasi.
Dari sisi kelembagaan pada tahap awal kerjasama Dikjen Dikdasmen dengan Ditjen Bina Konstruksi akan menyiapkan 200 SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama(LSP-P1).Penyiapan LSP-P1 mencakup fasilitas penyiapan assessor penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan penyiapan Materi Uji Kompetensi.
Penyiapan kelembagaan telah dimulai pelaksanaannya oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan menggandeng BNSP dalam bentuk bimbingan teknis pembentukan LSP P1 bagi SMK terpilih dan akan selesai pada akhir April 2016, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan teknik yang akan dilaksanakan pada Mei dan Juni 2016.(lasman simanjuntak)