Bustanul Arifin Caya : Empat Hal Perlu Dibangun yaitu Standardisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi

Serpong,BeritaRayaOnline,-Saat ini pembangunan sumberdaya manusia jadi perhatian yang serius karena kita tidak bisa terus menerus mengandalkan sumberdaya alam yang melimpah, tanpa tersedianya kualitas SDM yang berkompeten, termasuk bidang perkebunan kelapa sawit.

Hal ini sejalan dengan langkah yang akan ditempuh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan keberterimaan internasional atas produk kelapa sawit Indonesia serta mempunyai daya saing sehingga dapat meningkatkan ekspor kelapa sawit dengan tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan.Artinya, langkah ini perlu didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten.

“Untuk menjawab tantangan tersebut ada empat hal yang perlu kita bangun yaitu membangun sistem standardisasi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi,” kata Bustanul Arifin Caya, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian dalam panduan Konsesus Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan berlangsung di Hotel Grand Zuri, BSD City, Senin siang (12/8/2019).

Acara KKNI Bidang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan akan berlangsung sampai Selasa (13/8/2019) yang dibuka oleh Kepala BPPSDMP Kementan Prof Dedi Nursyamsi.Hadir sebagai nara sumber antara lain Wakil Komite Kadin Bidang Pelatihan Dasril Rangkuti, dan Direktur Bina Standardisasi Kompetensi &  Pelatihan Kementerian Tenaga Kerja Sukiyo.

Menurutnya,  terkait dengan sistem standarisasi kompetensi SDM Pertanian Kementerian Pertanian sebagai pembina teknis telah menghasilkan 41 SKKNI dan 10 KKNI sektor pertanian dalam kurun waktu 7 tahun.

Kementerian Pertanian telah me-launching Peta Okupasi sektor pertanian yang disahkan oleh lima kementerian/lembaga yaitu Kementerian Pertanian, Bappenas, Kemenaker, BNSP, dan Kadin.Peta Okupasi sektor pertanian terdiri dari 449 jabatan sektor pertanian.

Peta Okupasi sektor pertanian terdiri dari 449 jabatan sektor pertanian.Peta okupasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka  Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai acuan lembaga pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi dalam mendukung kualitas lulusan pendidikan atau pelatihan yang menghasilkan SDM kompeten dan berdaya saing sesuai dengan permintaan Dunia usaha/Dunia industri (Du/Di).

“Penerapan SKKNI disusun dalam kemasan kualifikasi nasional  dan okupasi atau jabatan nasional dalam KKNI untuk jenjang karir seseorang,” ujar Bustanul Arifin Caya, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementan.

Sebelum penyusunan KKNI, telah disusun rancangan SKKNI perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang terdiri darin 91 unit kompetensi, merupakan usulan dan penggabungan dari kajiulang dari SKKNI yang telah ada  sebelumnya.

SKKNI bidang perkebunan kelapa sawit yang telah tersusun sebelumnyaadalah stndar kompetensi untuk profesi manajerial, sedangkan kebutuhan Du/Di saat ini selain standar kompetensi profesi manajerial juga dibutuhkan standar kompetensi  profesi teknis/budidaya.

“Rancangan SKKNI perkebunan kepala sawit berkelanjutan yang tersusun telah diajukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditetapkan,” kilahnya.

Setelah tersusun SKKNI dengan berproses penetapan oleh Kemenaker, selanjutnya disusunlah kerangka kualifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh Du/Di  dalam KKNI.KKNI yang telah ditetapkan nantinya sebagai bahan dalam penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta skema sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) kompetensi SDM sektor pertanian.

“Sehingga menciptakan link and match antara dunia pendidikan, pelatihan, dan lembaga sertifikasi dengan Dunia usaha/Dunia industri atau Du/Di.Dengan konsesus ini diharapkan mendapat kesepakatan rancangan KKNI bidang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, yang selanjutnya akan diajukan kepada Menteri Pertanian untuk ditetapkan,” pungkasnya.

Tujuan konsensus rancangan KKNI  perkebunan kelapa sawit berkelanjutan adalah untuk memperoleh  kesepakatan bersama pemangku kepentingan dalam menentukan level jabatan pada bidang perkebunan kepala sawit berkelanjutan.Sedangkan keluaran (output) tercapainya kesepakatan rancangan KKNI bidang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang akan disahkan oleh Menteri Pertanian.Hasil (outcome) kesepakatan jabatan pada bidang perkebunan kepala sawit berkelanjutan.(*/Bro-2)

Editor : Lasman Simanjuntak

 

Bagikan berita ini

Tinggalkan Balasan