Menko Puan: Tinggal Hitung Hari, Program Padat Karya Telah Disinergitaskan

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Tinggal menghitung hari pelaksanaan penggunaan dana dasa melalui program padat karya akan segera dilaksanakan. Segenap kementerian telah membangun sinergitas agar cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan bisa terwujud. “Pembangunan dan pemanfaatan dana desa melalui program padat karya ini harus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Menko Puan Maharani di Kantornya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan pagu dana desa untuk tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun atau sama dengan APBNP 2017. Dijelaskan Puan, langkah penyaluran dana desa ini dilakukan pada awal Januari 2018 dan akan dilaksanakan di 10 Kabupaten pada 10 desa per kabupaten. Ini artinya jumlah desa yang menjadi sasaran awal program adalah sebanyak 100 desa. “100 desa itu akan dipilih yang tingkat kemiskinan dan kasus stuntingnya tinggi,” jelas Puan.

Puan menjelaskan bahwa program Padat Karya Tunai akan mensinergikan program/kegiatan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga. “Kita berharap bisa mengatasi kesenjangan desa, meuwujudkan sinergi kebijakan pusat dan daerah, mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa, serta terlaksananya tata kelola keuangan desa yang tertib, sederhana, dan tepat waktu,” terang Puan.

Terkait realisasi penggunaam dana desa, Kemenko PMK mencatat hingga awal Oktober 2017, realisasi belanja dana desa masih mencapai Rp40,5 triliun atau 67,51 persen dari pagu APBNP. Data periode sama di tahun lalu menunjukkan pencapaian lebih baik, yakni realisasi dana desa tercatat telah mencapai 80,47 persen. Salah satu penyebab realisasi belum optimal hingga Oktober 2017 adalah karena masih ada desa yang belum menyerahkan laporan keuanga.

Pemerintah telah komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, demi pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa agar bisa berjalan optimal, empat menteri telah sepakat menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan UU Desa pada 18 Desember 2017 lalu di Kantor Kemenko PMK.

Sebagai informasi, penandatanganan SKB 4 Menteri ini dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta Menteri PPN dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Dalam SKB 4 Menteri menegaskan bahwa Program Padat Karya Tunai di Desa merupakan program lintas sektor yang dikerjakan bersama-sama dan setiap Menteri akan bertugas secara efektif sesuai tugas fungsi masing-masing. Bappenas akan berperan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Kementerian/Lembaga di 1000 desa yang menjadi sasaran. Kementerian Keuangan akan mengakomodasi penyaluran dana desa tahap I sejak Januari 2018, serta Kemendagri dan Kemendes PDTT melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan padat karya di desa.(***)

 

 

Bagikan berita ini

Tinggalkan Balasan