Kemenko PMK: Mengawasi, Menjaga dan Melaporkan Itu Tugas Bersama Untuk Melindungi Anak

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Anak dan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Dr. Sujatmiko mengatakan, pemerintah akan terus berupaya melindungi anak-anak dari sasaran predator. Namun peran orang tua dan juga masyarakat menjadi sangat penting dan dibutuhkan karena kedekatan lingkungan mereka dengan anak-anak.

“Saya sangat prihatin setiap tahun angka kekerasan terhadap anak selalu saja meningkat, khususnya kekerasan seksual,” ucap Dr. Sujatmiko di Kantor Kemenko PMK.

Sebelumnya, menukil laporan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyampaikan pada tahun 2017 angka kekerasan terhadap anak itu masih cukup tinggi yakni ada sebanyak 2.737 kasus dan sebagian besar dari kasus kekerasan tersebut yaitu 52 persen (1.424 kasus) merupakan kekerasan seksual terhadap anak.

“Kendati berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah bersama semua pihak untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum, khususnya dengan pemberatan hukuman, ternyata belum juga membuahkan hasil yang optimal,” kata Sujatmiko.

Sebagai pengawal perlidungan anak di Kemenko PMK, Sujatmiko menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan kejahatan terhadap anak belum bisa dihentikan. Salah satunya adalah semakin maraknya kandungan informasi dan gambar yang cenderung ke arah pornografi. “Orang tua memiliki peran untuk mengontrol anak-anaknya dalam memanfaatkan gadget,” tuturnya.

Kemenko PMK dalam hal ini telah melakukan berbagai macam upaya koordinasi agar kekerasan seksual terhadap anak benar-benar bisa dicegah. Misalnya terkait Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang melibatkan khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM,Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Nasional Perempuan.

Menurut Sujatmiko, pemerintah berkomitmen mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang memberikan pemulihan pada korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak dan meningkatkan upaya pencegahan sekaligus memperkuat legalitas yang dapat menjerat para pelaku dengan hukuman yang lebih berat.

“Sebanyak apapun yang dilakukan Pemerintah, tetap tidak akan memiliki arti tanpa peran aktif semua komponen masyarakat untuk saling mengawasi, melaporkan dan menjaga anak dari berbagai macam kemungkinan kekerasan,” ucap Sujatmiko.(***)

 

Bagikan berita ini

Tinggalkan Balasan