Syukur Iwantoro : Kementan Dukung Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan KPK

 

 

 

 

 

 

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Staf Sub Bagian Rumah Tangga dan Bagian Umum Seretariat Ditjen Hortikultura Kementeriaan Pertanian (Kementan), Eko Mardianto terkait kasus dugaan korupsi.

Eko Mardianto merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan fasilitas sarana budidaya dalam organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di Ditjen Holtikura Kementan pada 2013.

“Yang bersangkutan ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (9/3/2018).

Eko ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura, Hasanuddin Ibrahim dan pihak swasta Sutrisno. Eko merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Ditjen Hortikultura.

Eko diduga bersama sama dengan Hasanuddin memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun koorporasi yang merugikan negara sebesar Rp1,8 miliar terkait pengadaan OPT terhadap proyek ini. Eko sendiri adalah Pejabat Pembuat Dokumen pengadaan proyek ini.

Menanggapi penetapan dan penahanan tersangka dugaan korupsi beberapa orang pejabat Hortikultura Kementan oleh KPK, Plt Dirjen Hortikultura Kementan, Syukur Iwantoro mengadakan jumpa pers di kantor Kementan Gedung A jakarta, Sabtu (10/3/2018) sekaligus memberi penjelasan ke Media. EM adalah PPK pada kegiatan pengadaan pupuk hayati yang dilaksanakan pada tahun 2012. EM adalah kepala Subbagian Anggaran, Bagian Perencanaan Ditjen Hortikultura.

“Setelah sebelumnya memberhentikan AA, salah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian kembali memberhentikan EM yang tersangkut kasus pengadaan pupuk hayati APBN 2013.

Menurut Syukur, EM saat ini telah dibebaskan dari jabatannya mulai 3 Maret 2018 lalu. Keputusan pemberhentian EM sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 151/Kpts/KP.230/3/2016 tentang Pemberhantian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Ditjen Hortikultura.

Sementara itu HI yang menjabat Dirjen Hortikultura saat kasus terjadi sudah diberhentikan dari jabatannya dengan Surat Keputusan Presiden No. 75/M Tahun2017 tentang Pemberhentikan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Syukur juga mengatakan, Kementerian Pertanian mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. (*/JAKARTANEWSon.com/bro-2)

Editor : Lasman S

Bagikan berita ini

Tinggalkan Balasan